Desak Kebijakan Stiker BBM Bersubsidi Dicabut, Tiyong Minta Pemerintah Aceh Sadar Diri

Dia pun mendesak agar kebijakan yang tertuang dalam Surat Surat Edaran Gubernur Aceh nomor 540/9186 tahun 2020 untuk segera dicabut.
Desak Kebijakan Stiker BBM Bersubsidi Dicabut, Tiyong Minta Pemerintah Aceh Sadar Diri
Ketua PNa, Samsul Bahri

DotBerita | Banda Aceh – Ketua Umum Partai Nasional Aceh (PNA) Samsul Bahri atau yang akrab disapa Tiyong bereaksi keras terkait kebijakan pemasangan Stiker BBM Bersubsidi yang ditempuh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Dia pun mendesak agar kebijakan yang tertuang dalam Surat Surat Edaran Gubernur Aceh nomor 540/9186 tahun 2020 untuk segera dicabut.

“Saya tidak habis pikir mengapa kebijakan itu yang dikeluarkan. Padahal cukup banyak persoalan lain yang harus diselesaikan di tengah pandemi COVID-19. Bukan mengurusi stiker BBM subsidi,” ujar Tiyong dalam keterangannya dikutip Sabtu (29/8/2020).

Dikatakan, banyak persoalan lain yang jauh lebih penting dari sekedar mengurusi stiker BBM Bersubsidi.

Baca Juga:

Samsul Bahri mencontohkan skema penanganan kasus COVID-19, mulai dari pemeriksaan swab massal serta karantina untuk memutus penyebaran virus corona, yang hingga hari belum juga dijalankan Pemerintah Aceh.

Samsul Bahri menilai kebijakan pemasangan BBM Bersubsidi lebih mencerminkan cara berpikir pejabat Pemerintah Aceh yang tak sadar diri, karena hanya akan membebani dan menjatuhkan harkat martabat masyarakat Aceh.

Karena itu, Tiyong mengingatkan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh tidak mengeluarkan kebijakan yang membebani masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga:

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bagaimana mereka tidak terpapar COVID-19 serta bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok,” kata Samsul Bahri.

Minta Pejabat Pemerintah Aceh Tahu Diri

Samsul Bahri juga menyoroti pejabat Pemerintah Aceh agar lebih tahu diri memasang stiker di semua mobil dinas sebagai tanda milik Pemerintah Aceh.

Sebab menurut dia, selama ini diduga banyak mobil dinas disalahgunakan oknum pejabat.

“Sering kali mobil dinas digunakan untuk kepentingan pribadi dan plat polisi diubah dari merah menjadi hitam. Pemasangan stiker untuk mencegah penyalahgunaan mobil dinas,” kata Samsul Bahri.

Lebih lanjut Tiyong juga menyinggung soal pengadaan mobil dinias di lingkungan Pemerintah Aceh. Dia meminta Plt Gubernur Aceh menaati peraturan Presiden tentang satuan harga regional untuk mobil dinas.

Tiyong mengatakan, berdasarkan informasi diperolehnya, ada program pengadaan mobil dinas yang anggarannya mencapai harga miliaran rupiah.

“Padahal, standar mobil dinas pejabat eselon satu Rp700 jutaan rupiah dan eselon dua Rp500 jutaan. Kalau harga miliaran rupiah, tentu pemborosan belanja daerah,” jelasnya. (*)


Bacaan selanjutnya: