Di-PHK Massal Saat Covid-19, Ratusan Buruh Demo DPRA

Massa yang terdiri dari seratusan buruh itu menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mereka terima saat pandemi Covid-19.
Di-PHK Massal Saat Covid-19, Ratusan Buruh Demo DPRA
Unjuk rasa Aliansi Buruh Aceh di DPRA menolak PHK sepihak perusahaan di tengah pandemi Covid-19, Selasa (25/8/2020). | Foto: ANTARA/Haris SA

DotBerita | Banda Aceh – Aliansi Buruh Aceh menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRA Banda Aceh, Selasa, (25/8/2020). Massa yang terdiri dari seratusan buruh itu menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mereka terima saat pandemi Covid-19.

Pada unjuk rasa yang dikawal polisi dengan menerapkan protokol kesehatan itu, buruh mengeluhkan kebijakan perusahaan seringkali menjadikan wabah Covid-19 sebagai alasan untuk mengambil keputusan sepihak memberhentikan tenaga kerjanya secara massal.

Aliansi Buruh Aceh itu juga menyuarakan penolakan pengesahan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja karena menilai RUU tersebut tidak berpihak kepada buruh.

Ketua Aliansi Buruh Aceh, Syaiful Mar, dalam pernyataan sikapnya menyatakan PHK massal yang terjadi terhadap para pekerja itu diakibatkan oleh lemahnya sistim pengawasan ketenagakerjaan.

Hal itu berdampak pada kebijakan sepihak perusahaan memberhentikan para pekerja tanpa kompensasi yang layak.

“Akibatnya, ribuan buruh atau pekerja dirumahkan tanpa mendapat upah. Karena itu, kami menolak PHK massal ini karena tidak sesuai aturan perundang-undangan,” kata Syaiful Mar, melansir Antara, Rabu (26/8/2020).

Dia menuturkan, lemahnya sistim pengawasan ketenagakerjaan terhadap sejumlah perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan dapat seenaknya mengeluarkan kebijakan sepihak memberhentikan pekerjanya.

PHK massal, kata dia, terjadi di tengah situasi sulit pandemi Corona yang dialami apara buruh.

“Karena itu, kami mendesak DPR Aceh, pemerintah daerah di Aceh menjalankan fungsi pengawasan,” kata Syaiful Mar.

“(Hal itu) untuk memastikan perusahaan yang mempekerjakan pekerja mematuhi aturan perundang-undangan,” ucapnya lagi.

Demo ratusan buruh tidak hanya menolak PHK massal, massa Aliansi Buruh Aceh itu juga menyuarakan penolakan pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Mereka mendesak DPRA agar mengeluarkan rekomendasi menolak pengesahan rancangan undang-undang tersebut yang dinilai tidak memihak buruh.

“Kami menilai omnibus law RUU Cipta Kerja lebih memihak investor. Rancangan undang-undang tersebut menghilangkan kepastian kerja, kepastian upah, dan hilangnya jaminan sosial buruh,” kata Ketua Aliansi Buruh Aceh. (*)

redaksi dbcom
Penulis yang membaca