Diduga Korupsi Dana Desa, Polisi Tahan Muhammad Zubair

Namun dari realisasi lapangan BPKP mengungkap bila nilai pekerjaan pembangunan desa hanya sebesar Rp 450.907.748.
Diduga Korupsi Dana Desa, Polisi Tahan Muhammad Zubair
ILUSTRASI - Diduga Korupsi Dana Desa, Polisi Tahan Muhammad Zubair | Foto: ilustrasi oleh Edi Wahyono/detikcom

Diduga Korupsi Dana Desa, Polisi Tahan Muhammad Zubair

DotBerita | Bantaeng – Muhammad Zubair, seorang mantan kepala desa ditahan pihak kepolisian karena terlibat kasus dugaan korupsi dana desa. Mantan pejabat desa itu disebut harus mempertanggungjawabkan terjadinya selisih anggaran pembangunan desanya sebesar Rp123 juta.

Melansir detikcom, polisi menahan Muhammad Zubair terkait dengan dugaan korupsi dana desa. Zubair merupakan mantan kepala desa (kades) Pattallassang di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Kerugian negara Rp123.009.252 sesuai audit kerugian negara BPKP Perwakilan Makassar,” ujar Kapolres Bantaeng AKBP Wawan Sumantri melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (13/9/2020).

BACA JUGA: Tuntut Kejelasan Proses Hukum Proyek Jalan Rp21 Miliar, Warga Demo Kejari Singkil

Wawan mengatakan Zubair diduga kerap melakukan mark-up di sejumlah proyek desa pada tahun 2016. Mark-up tersebut terlihat pada jumlah anggaran pembangunan desa dengan jumlah Rp 573.917.000.

Namun dari realisasi lapangan BPKP mengungkap bila nilai pekerjaan pembangunan desa hanya sebesar Rp 450.907.748.

“Sehingga terjadi selisih Rp 123.009.252 ,” ucap Wawan.

Polisi menyebutkan adanya data volume bahan bangunan yang tertera di bukti pembelian baik nota maupun kuitansi yang sebagian besar berbeda dengan realisasi di lapangan.

BACA JUGA: Polri Rilis Penanganan Penyelewengan Bansos COVID-19, Polda Sumut Paling Banyak, Aceh Nihil Kasus

Untuk menutupi perbuatannya, Zubair kemudian melakukan rekayasa laporan pertanggungjawaban.

“Kepala desa bersama dengan bendahara membuat surat pertanggungjawaban fiktif,” katanya.

Selain itu, lanjut Wawan, Zubair juga tidak menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Sementara tim pelaksana kegiatan (TPK) tidak dilibatkan di pelaksanaan kegiatan fisik alias dilaksanakan sendiri oleh kepala desa.

“Anggaran untuk kegiatan fisik dikelola langsung oleh kepala desa,” katanya.

BACA JUGA: Misteri Pembunuhan Seorang Petani di Aceh Barat Terkuak, Ternyata Ini Pelakunya

Zubair resmi ditahan sejak 11 September 2020. Penahanan tersebut sesuai surat perintah penahanan Polres Bantaeng No.Pol: SP.Han/61/IX/2020/ Reskrim. Selain itu, tim jaksa peneliti Kejari Bantaeng juga sudah menetapkan berkas perkara milik tersangka sudah lengkap atau P21 sejak 24 Agustus 2020.

Namun tersangka baru datang menyerahkan diri pada tanggal 11 September pasca-pemanggilan yang kedua kalinya.

“Untuk sementara tersangka akan ditahan di Mapolres Bantaeng selama 20 hari hingga 30 September 2020,” kata Wawan. (*)