Enam Fraksi Resmi Ajukan Interpelasi Nova Iriansyah

Agenda tersebut didukung sebanyak enam fraksi di DPRA, minus Demokrat, PPP dan PKB-PDA.
Plt Gubernur Aceh Pertimbangkan Tambah dan Tidak Kunci Dana Bantuan RSUD
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah | Foto: Dok Pemprov Aceh

Enam Fraksi Resmi Ajukan Interpelasi Nova Iriansyah

DotBerita | Banda Aceh – Anggota DPRA resmi menyerahkan usulan penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada Rabu (9/9/2020) sore. Agenda tersebut didukung sebanyak enam fraksi di DPRA, minus Demokrat, PPP dan PKB-PDA.

Iskandar Usman Al Farlaky (Partai Aceh), Irpannusir (PAN), Rizal Falevi Kirani (Partai Nanggroe Aceh/PNA) dan Tarmizi (Partai Aceh), menyerahkan dokumen interpelasi kepada Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin di ruang Serbaguna DPRA di Banda Aceh.

Enam fraksi yang sepakat mengajukan interpelasi yaitu fraksi Partai Aceh, Gerindra, PNA, PAN, PKS dan fraksi partai Golkar, ditambah satu anggota dari Fraksi PKB dan PDA.

BACA JUGA: Grafik Pasien COVID-19 Aceh Capai Angka 2.000 Lebih 

Keenam fraksi tersebut tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Hak interpelasi yang diajukan melebihi dari syarat persetujuan 20 persen anggota DPRA.

Ketua DPRA, Dahlan, mengatakan, bakal segera membuat rapat Badan Musyawarah untuk menetapkan sidang paripurna. Dahlan berterima kasih ke inisiator yang sudah menyampaikan dokumen tersebut.

“Kita komitmen sebagaimana sumpah yang kami ucapkan, kami akan terus bersama dengan rakyat memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Dahlan usai menerima dokumen.

BACA JUGA: Demo Mahasiswa di DPRA: Plt Kita Melakukan Kezaliman

Sebelumnya, 55 anggota DPR Aceh sudah meneken usulan hak interpelasi terhadap Nova.

Anggota DPR Aceh Iskandar Usman Alfarlaky, mengatakan, hak interpelasi diusulkan bertujuan untuk mempertanyakan sejumlah kebijakan yang diambil Nova yang berdampak luas terhadap masyarakat.

BACA JUGA: Kasus COVID-19 Meroket, Nasir Djamil: Aceh Perlu Tambahan Laboratorium 

Dia mencontohkan seperti penggunaan dana refocusing yang dianggarkan untuk penanganan virus Corona. Awalnya, Pemprov Aceh menganggarkan Rp 1,7 triliun tapi sekarang ditambah menjadi Rp 2,3 triliun.

“Interpelasi untuk mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintah Aceh yang selama ini dijalankan Pemerintah Aceh yang terindikasi bermasalah,” jelas Iskandar. (*)

BACA ARTIKEL SELANJUTNYA: