Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin Hadir di Deklarasi KAMI Jabar

Presidium KAMI Jawa Barat Syafril Sofyan mengakui jika pelaksanaan deklarasi ini seolah dipersulit dan alasan penolakan pun seperti dibuat-buat.
Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin Hadir di Deklarasi KAMI Jabar
Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat.

Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin Hadir di Deklarasi KAMI Jabar

DotBerita | Bandung –  Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat dideklarasikan, Senin (7/9/2020). Pada acara yang digelar di sebuah rumah di Kota Bandung itu, dihadiri sejumlah tokoh antara lain Din Syamsudin, Gatot Nurmantyo dan Rochmat Wahab.

Ketua Pelaksana Deklarasi KAMI Jabar Harry Mulyana dalam sambutannya mengatakan Deklarasi KAMI Jabar ini sempat berpindah tempat selama dua kali.

“Awalnya banyak simpatisan yang ingin datang ke sini, tetapi karena keterbatasan tempat akhirnya kami minta (simpatisan) membatalkan ke Bandung, tapi kami siapkan live streaming,” kata Harry.

Presidium KAMI Jawa Barat Syafril Sofyan mengakui jika pelaksanaan deklarasi ini seolah dipersulit dan alasan penolakan pun seperti dibuat-buat.

BACA JUGA:
Ternyata Din Syamsuddin Masih Anggota MWA ITB, Diakui Ketua Senat Akademik
Nasib PKS di Pilbub Bandung Usai PHP Demokrat, Punya Kursi Kedua Terbanyak tapi Gagal Usung Calon

“Semua persyaratan telah diupayakan dipenuhi oleh panitia deklarasi yang diketuai Hari Mulyana. Namun selalu saja ada kejanggalan alasan sehingga meskipun pembayaran hotel telah dilunasi tetap saja Deklarasi tak bisa dilaksanakan. Aspek tuntutan hukum menjadi bahan pertimbangan panitia,” ujar Sofyan dalam keterangan tertulisnya.

Oleh karena itu, KAMI Jabar pun melakukan pemindahan lokasi deklarasi ke sebuah rumah di Kota Bandung dan kemudian akan dilanjutkan dengan gelar aksi di Gedung Sate.

BACA JUGA: Adik Ipar Edo Kondologit Tewas di Tahanan, Polisi Sebut Dipukuli Tahanan Lain

“Rezim yang dirasakan berlaku tak adil dan menghambat kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. KAMI adalah gerakan moral untuk kebaikan bangsa dan negara, bukan kekuatan destruktif, karenanya tidak layak untuk diperlakukan tidak adil atau obyek dari penzaliman,” ujar Sofyan.

Sekadar diketahui deklarasi ini sempat mendapatkan penolakan dari Aliansi Masyarakat Cipayung. Mereka menilai adanya manuver politik yang mengancam pemerintahan dan juga rawan penyebaran COVID-19. (*)

ARTIKEL SELANJUTNYA:

Jenderal Ini Marah-marah Saat Rekonstruksi Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Ada Apa?

Lantaran Hal Ini, Guru Honorer Terancam tak Kebagian Bantuan Rp600 Ribu 

Cair Pekan Ini, Berikut Info Terbaru Soal Bantuan Insentif Rp600 Ribu