Hore, Redam Dampak Korona, Pemerintah Bakal Bebaskan Pajak Penghasilan Pegawai Negeri dan Swasta?

DotBeritaCom | JAKARTA – Merebaknya virus corona berdampak pada potensi perlambatan ekonomi Indonesia. Karenanya, pemerintah menciptakan stimulus ekonomi jilid II berupa pembebasan pajak. Salah satunya pajak penghasilan bagi pegawai negeri dan swasta yang menjadi objek pajak.

Diberitakan tempo.co, Pemerintah bakal segera menerbitkan paket stimulus ekonomi jilid II untuk meredam dampak virus corona atau COVID-19. Stimulus yang diberikan mulai dari pembebasan pajak penghasilan (PPh 21 dan PPh 22), hingga kemudahan prosedur impor bahan baku selama enam bulan.

“Mudah-mudahan April bisa (berlaku),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama sejumlah menteri ekonomi di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2020. Nantinya, paket stimulus itu akan dikaji setiap enam bulan dan bisa diperpanjang.

Sebelumnya pada Selasa, 25 Februari 2020 lalu, pemerintah telah menerbitkan paket stimulus jiid I, berupa kucuran dana Rp 10 triliun. Dana ini disalurkan lewat sejumlah kebijakan seperti segera meluncurkan kartu prakerja, meningkatkan dana PKH, insentif perumahan dan pariwisata, hingga menggunakan jasa pemengaruh (influencer).

Adapun rincian stimulus tahap dua ini meliputi pembebasan pajak yang kemudian akan ditanggung oleh pemerintah. Adapun daftar pajak yang akan dibebaskan yaitu PPh Pasal 21 alias pajak penghasilan dari gaji seorang wajib pajak. 

Dengan demikian, pegawai yang menjadi wajib pajak akan menerima gaji penuh tanpa potongan pajak. Namun, Airlangga belum merinci apakah pembebasan ini hanya berlaku bagi karyawan di perusahaan industri manufaktur saja atau bisa di luar itu. “Nanti kami lihat,” kata dia.

Lalu, pajak yang ditangguhkan sementara adalah PPh Pasal 22 khusus untuk kegiatan impor, PPh Pasal 25 atau pajak penghasilan khusus industri manufaktur, dan PPN dari restitusi yang dipercepat. 

Adapun stimulus kedua adalah pengurangan lartas (larangan dan pembatasan) agar impor bahan baku menjadi lebih mudah. Nantinya, akan ada beberapa peraturan yang disederhanakan seperti peraturan di Kementerian Perdagangan, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nantinya, lartas pada lebih dari 749 HS CODE akan dihilangkan.

Kemudahan impor bahan baku ini juga akan diikuti oleh integrasi sistem online di pelabuhan dan bea cukai. Pemerintah akan menyiapkan sistem logistik nasional yang semakin memudahkan proses impor. “Teknisnya nanti kami rapatkan lagi,” kata Airlangga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan stimulus ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi seluruh industri di tengah situasi ketat akibat penyebaran virus corona ini. Pemerintah, kata dia, ingin mengurangi beban dari industri. “Terkait timeline, nanti diusahakan untuk ratas dengan bapak presiden, kalau bisa minggu ini, sehingga segera diumumkan,” kata dia.[]


redaksi dbcom
Penulis yang membaca