Istri Kedua Nova Iriansyah Disebut tak Terdaftar di KIP tapi Diberikan Fasilitas Negara, Tiyong: Ada Pemalsuan

Selain mempersoalkan, Anggota DPRA juga menuding status Yuyun yang tidak tercantum dalam daftar riwayat hidup Nova saat diajukan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
Istri Kedua Nova Iriansyah Disebut tak Terdaftar di KIP tapi Diberikan Fasilitas Negara, Tiyong: Ada Pemalsuan

DotBerita | Banda Aceh – Yunita Arafah, istri kedua Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang disebut memperoleh fasilitas mobil mewah milik Pemerintah Aceh mendapat sorotan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Selain mempersoalkan, Anggota DPRA juga menuding status Yuyun yang tidak tercantum  dalam daftar riwayat hidup Nova saat diajukan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai upaya pamalsuan.

“Di dalam daftar riwayat hidup di model BB2 KWK di sana ada daftar hubungan keluarga yaitu masalah istri. Di situ yang terdaftar adalah satu istri bernama Dyah Erti Idawati dan dua orang anak,” kata Samsul Bahri yang akrab disapa Tiyong saat Rapat Paripurna Interpelasi di Gedung Utama DPRA di Banda Aceh, Kamis (10/9/2020) malam..

Samsul berbicara mewakili Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Istri Kedua Nova Iriansyah Disebut tak Terdaftar di KIP tapi Diberikan Fasilitas Negara, Tiyong: Ada Pemalsuan
Mobil mewah diduga digunakan istri siri pejabat

Hal itu disampaikan Tiyong saat memberi masukan tambahan terkait daftar pertanyaan dalam materi interpelasi.

Anggota DPRA yang juga Ketua PNA itu mengatakan, Nova memiliki istri kedua bernama Yunita.

Kendati tidak mempermasalahkan Nova memiliki istri lebih dari satu, namun Tiyong mempersoalkan pemberian fasilitas negara kepada istri kedua tersebut karena tidak terdaftar secara resmi sebagai istri saat mendaftarkan diri di KIP Aceh.

“Ketika di daftar riwayat hidup dia punya satu istri, sementara kita ketahui bersama sekarang ada fasilitas negara yang digunakan oleh istri kedua. Dengan digunakan fasilitas negara, berarti istri dia harus terdaftar di daftar riwayat dia ketika dia mendaftarkan diri di KIP,” jelas Samsul.

Selain itu, Tiyong juga menilai Nova dapat dianggap melakukan pemalsuan dokumen ketika tidak memasukkan nama istri keduanya itu.

“Ketika tidak (dimasukkan), maka ini ada pemalsuan dokumen yang kami anggap, ini adalah soal etika,” ujar Samsul.

“Ini menyangkut soal pembohongan publik, yang itu juga harus juga masuk dalam materi interpelasi, kita harus mempertanyakan, kenapa dia bisa menggunakan fasilitas negara, sementara dia tidak terdaftar di daftar riwayat hidup saudara Plt,” sambungnya.

Seperti diketahui, DPRA resmi menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Nova Iriansyah. Usulan interpelasi diteken 58 anggota DPRA dari enam fraksi.

Usulan hak interpelasi ini diteken oleh enam dari sembilan fraksi di DPRA. Keenam fraksi tersebut yaitu fraksi Partai Aceh, Gerindra, PNA, PAN, PKS dan fraksi partai Golkar.

Sementara tiga fraksi yang tidak meneken yakni Fraksi Demokrat, PPP dan PKB-Partai Daerah Aceh (PDA). Meski demikian, seorang anggota DPRA dari fraksi PDA Wahyu Wahab Usman ikut meneken. (*)