Kasus COVID-19 Meroket, Nasir Djamil: Aceh Perlu Tambahan Laboratorium

Nasir Djamil juga menyoroti tata kelola dana refocusing COVID-19. Ia meminta untuk direalisasikan secara transparan dan akuntabel, sehingga tepat guna dan berdaya hasil guna.
Kasus COVID-19 Meroket, Nasir Djamil: Aceh Perlu Tambahan Laboratorium
M Nasir Djamil. | Foto NET

Kasus COVID-19 Meroket, Nasir Djamil: Aceh Perlu Tambahan Laboratorium

DotBerita | Banda Aceh – Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI, M Nasir Djamil menyatakan peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di Aceh perlu diimbangi dengan kecepatan pelayanan pemeriksaan sampel usab masyarakat.

Karenanya, dia mendorong Pemerintah Aceh segera melakukan penambahan laboratorium COVID-19 di empat titik wilayah di Provinsi Aceh.

“Laboratorium ini tentu sangat dibutuhkan guna membantu laboratorium kesehatan milik Kemenkes di Lambaro dan Laboratorium Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,” kata M Nasir Djamil, dalam keterangnnya, Senin (7/9/2020). 

Dikatakan, penambahan laboratorium tes PCR tersebut minimil dilakukan pada empat titik, yakni di Lhokseumawe (Wilayah Pantai Timur dan Utara), Meulaboh (Wilayah Pantai Barat), Tapaktuan (Wilayah Pantai Selatan), dan di Takengon (Wilayah Pantai Tengah).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga mendorong Pemerintah Aceh segera melakukan tes PCR secara menyeluruh minimal 1: 1000 sesuai standar WHO. Hal ini diperlukan untuk mengetahui data penyebaran COVID-19 di Aceh.

Forbes DPR/DPD RI juga mendesak Pemerintah Aceh untuk lebih fokus mengatasi pandemi Covid-19 yang angkanya kini semakin naik di Aceh.

Desakan tersebut merupakan bentuk kepedulian semua pihak guna menekan angka kematian dan mengurangi resiko tertular virus Corona di kalangan warga.

Ia juga meminta, Pemerintah Aceh perlu segera merekrut relawan tenaga medis di setiap Rumah Sakit (Rumkit) di Aceh, karena saat ini tenaga medis banyak yang diisolasi.

“Kami juga mendesak Pemerintah Aceh diharapkan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat,” terangnya.

Transparansi Anggaran

Lebih lanjut, Nasir Djamil juga menyoroti tata kelola dana refocusing COVID-19. Ia meminta untuk direalisasikan secara transparan dan akuntabel, sehingga tepat guna dan berdaya hasil guna.

“Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Aceh, agar membangun kepercayaan dan kesadaran publik guna melakasanakan protokol kesehatan secara konsisten,” tambah Nasir.

Pemerintah Aceh juga diharap segara mendata secara akurat warga yang tidak mampu dan terpapar ekonominya akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut dinilai penting guna mendapatkan bantuan sosial.

“Data terpadu kesejahteraan sosial di Aceh, menjadi mutlak dibutuhkan, apalagi disaat pandemi mewabah di Aceh dan terjadi secara global,” tandas Nasir. (*)

redaksi dbcom
Penulis yang membaca