Kesan Penegakan Hukum Sangat Buruk, Mahfud MD: Bisa Cari Pasal Padahal Tidak Salah

Dia menyebut kesan aparatur hukum dalam menegakkan hukum sangat buruk di masyarakat.
Sebut Kesan Penegakan Hukum Sangat Buruk, Mahfud MD: Bisa Cari Pasal Padahal Tidak Salah
Sebut Kesan Penegakan Hukum Sangat Buruk, Mahfud MD: Bisa Cari Pasal Padahal Tidak Salah

Kesan Penegakan Hukum Sangat Buruk, Mahfud MD: Bisa Cari Pasal Padahal Tidak Salah

DotBerita | Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkap keprihatinannya terhadap situasi penegakan hukum di Indonesia. Dia menyebut kesan aparatur hukum dalam menegakkan hukum sangat buruk di masyarakat.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat Rapat Kerja Teknis Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung ini berlangsung pada Rabu (16/9/2020).

BACA JUGA: Diungkap MAKI, Ternyata Ada Istilah ‘Bapakku-Bapakmu’ Antara Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking

Dikutip dari detikcom, rapat diselenggarakan secara virtual dan dihadiri 626 peserta rapat, termasuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Para Kepala Kejaksaan Negeri.

Mahfud menekankan bahwa penegakan hukum di RI mendapatkan kesan jelek dari masyarakat sehingga Mahfud meminta adanya pembinaan untuk insan Adhyaksa.

“Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat, nanti diperas, nanti malah ditangkap, dan sebagainya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu, perlunya pembinaan dan moralitas,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

BACA JUGA: Tuntut Kejelasan Proses Hukum Proyek Jalan Rp21 Miliar, Warga Demo Kejari Singkil 

Mahfud kemudian mengungkapkan keresahannya terkait adanya praktik industri hukum. Seperti membuat pasal untuk orang yang bersalah agar tidak terjerat hukum.

Sebut Kesan Penegakan Hukum Sangat Buruk, Mahfud MD: Bisa Cari Pasal Padahal Tidak Salah
Jaksa Agung, ST Burhanuddin

“Saya bisa membuat pasal ini untuk membuat orang yang salah jadi tidak salah, saya bisa menghukum orang ini padahal tidak salah, saya bisa cari buktinya,” kata Mahfud.

Mahfud menegaskan bahwa masyarakat memiliki sifat yang kritis sehingga aparat penegak hukum harus transparan dan melakukan pembenahan.

BACA JUGA: Tolak Dihukum Karena Tak Pakai Masker, Oknum Berseragam Kejaksaan Malah Lobi Polisi

“Itu adalah praktik industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis. Sudah tidak bisa dibohongi, kita harus transparan dan akuntabel,” jelasnya. (*)