Lantaran Hal Ini, Guru Honorer Terancam tak Kebagian Bantuan Rp600 Ribu

Guru honorer juga berperan penting sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, sayang nasibnya kerap tak terperhatikan.
Ternyata Guru Honorer Terancam tak Kebagian Bantuan Rp600 Ribu, Ini Sebabnya
ILUSTRASI- Guru honorer terancam tak bisa peroleh bantuan dana segar Rp600 ribu. | Foto NET

DotBerita | Bandung – Syarat untuk memperoleh bantuan dana segar sebesar Rp600 ribu bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta ternyata memberatkan para guru honorer. Alasannya, bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pekerja non-PNS dan BUMN itu mewajibkan terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Sementara banyak guru honorer yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJSTK. Hal ini seperti disampaikan Ketua Kesatuan Honorer Indonesia (KHI) Iman Supriatna.

Melansir detikcom, Iman Spriatna menilai bantuan yang sedianya bertujuan baik itu, berpotensi menimbulkan kesenjangan, khususnya bagi guru honorer.

Karena menurutnya, hingga saat ini masih banyak guru honorer yang berpenghasilan rendah dan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJSTK oleh pihak sekolah tempat mengajarnya.

Baca Juga:

“Kebijakan ini memang baik dan positif, tetapi kalau pemerintah ingin memberikan bantuan tidak perlu ada persyaratan masuk seperti jadi peserta BPJSTK,” ujar Iman dikutip detikcom, Kamis (27/8/2020).

“Ini bisa jadi persoalan baru, karena masuk BPJSTK juga harus bayar iurannya. Jangan sampai kita mau dapat bantuan harus mengeluarkan uang, ini kebijakannya kurang elok,” lanjutnya

Tak diperhatikan

Iman menuturkan, guru honorer juga berperan penting sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, sayang nasibnya kerap tak terperhatikan.

“Kami berharap kepada pemerintah pusat dan daerah kalau mau memberi bantuan cukup dengan KTP, nah bagi para honorer bisa adengan memperlihatkan SK pertama mengajar atau surat pernyataan dari dinas,” katanya.

“Tapi kalau harus menjadi peserta BPJSK ini, yang membuat honorer gelisah, ada yang laporan ke saya, katanya bagaimana pak Iman, kita mau ada bantuan tapi kita harus masuk dulu jadi peserta BPJSTK.”

“Untuk itu kita harus berpikir lagi untuk biaya sehari-hari aja masih sulit, ditambah harus beli kuota, pulsa, artinya ini ironi. Kalau bantuan tidak usah memberatkan persyaratannya,” ucapnya.

Cukup KTP

Iman berharap, baik pemerintah pusat dan daerah, tidak menerapkan persyaratan yang dapat memberatkan para guru honorer.

“Cukup KTP atau surat keterangan mengajar. di Jabar sendiri yang sudah memilik NUPTK itu sekitar 69 ribu tahun 2018, nah yang belum punya NUPTK itu jumlahnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan,” katanya.

Dalam mencari guru honorer yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, kata Iman, itu bukanlah yang sulit dilakukan. Toh, di sejumlah daerah di Jabar masih bisa ditemukan guru honorer yang digaji Rp 100 ribu per bulan.

“Pendapatan guru honorer ini bervariasi ya, kalau di Kota Bandung mungkin sudah luar biasa. Tapi teman-teman kita yang di luar Bandung? kita menuntut agar berkeadilan.”

“Kan memang ada Permendikbud Nomor 19 tahun 2020, sudah jelas bahwa dalam kondisi seperti ini ada dana BOS yang bisa digunakan untuk para honorer,” katanya.

“Ketika kami beraudiensi ke daerah pun ada laporan kalau masih ada guru honorer yang digaji Rp 50 ribu per bulan, zaman begini itu bisa dipakai itu apa ?,” demikian Iman menandaskan. (*)


Baca selanjutnya:

redaksi dbcom
Penulis yang membaca