Mundur Massal 37 Pegawai KPK, Mantan Pimpinan Ungkap 4 Gejala Masalah Ini

Peristiwa mundurnya puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi serius oleh eks pimpinan lembaga anti rasuah itu.
Mundur Massal 37 Pegawai KPK, Mantan Pimpinan Ungkap 4 Gejala Masalah Ini
Mundur Massal 37 Pegawai KPK, Mantan Pimpinan Ungkap 4 Gejala Masalah Ini. | Foto: Antara

Mundur Massal 37 Pegawai KPK, Mantan Pimpinan Ungkap 4 Gejala Masalah Ini

DotBerita | Sleman – Peristiwa mundurnya puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi serius oleh eks pimpinan lembaga anti rasuah itu.

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengungkap masalah serius yang menjadi persoalan hingga berujung pada terjadinya 37 pegawai KPK mundur massal.

BACA JUGA: Polisi Gerebek Pub Esek-esek Saat Seorang Tamu dan Pemandu Lagu Asik Gituan di Kamar Mandi

Melansir detikcom, sebanyak 37 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mundur dalam kurun waktu satu tahun ini. Eks pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyoroti revisi UU KPK hingga seleksi pimpinan KPK.

Mundur Massal 37 Pegawai KPK, Mantan Pimpinan Tanggapi Begini
Eks Pimpinan KPK Busyro Muqoddas | Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom

“Pertama tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah dan DPR tentang revisi UU KPK. Proses revisi UU KPK itu kan proses yang secara demokratis melanggar tata krama baik prosedurnya maupun substansinya,” kata Busyro saat dihubungi wartawan, Sabtu (26/9/2020).

“KPK sendiri kan tidak pernah diundang sebagai pihak yang berkepentingan oleh istana. Pada periode Agus Rahardjo tidak pernah diundang,” sambungnya.

Busyro kemudian membandingkan soal wacana revisi UU KPK di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, SBY menerima masukan dari para pimpinan lembaga antirasuah itu.

BACA JUGA: Gadis Sumut yang Tolak Permintaan Panitia MTQ Buka Cadar Diganjar Rp100 Juta dan Berangkat Umroh 

“Dulu sudah ada rencana revisi tapi kita datangi menteri kehakiman waktu itu kami beri masukan. Oleh SBY diterima kemudian ditunda revisi itu,” ungkapnya.

Busyro menyebut perbandingan era pemerintahan SBY dengan Jokowi itu berdampak pada psikologis di tubuh KPK. Sselain itu, selama ini sistem yang ada di KPK egaliter bukan sistem komando seperti di kepolisian atau pun kejaksaan.

“Teman-teman di KPK itu melihat kultur KPK yang independen, suasana egaliterier yang bukan sistem komando di kepolisian dan kejaksaan tapi sistem profesional, independen dan setara, semuanya diuji dalam ekspose yang diikuti oleh kalangan yang berkompeten,” urainya.

BACA JUGA: Gegara Pinjam Uang, Pemuda Aceh Besar Ini Dijebloskan Pacar ke Penjara

Kehadiran UU KPK yang baru inilah yang menurut Busyro membuat suasana di dalam KPK menjadi tidak kondusif. Menurutnya di UU KPK yang baru itu terlalu banyak mengatur sehingga mempersempit ruang gerak KPK.

“Nah di UU baru itu ada dewan pengawas (dewas). Akan penyadapan, akan penyitaan dan sebagainya itu harus izin dewas. Izin perlu banyak waktu dan ini sangat mengganggu, terlambat satu jam kalau OTT sudah lepas, satu jam telat, hilang momentumnya,” keluhnya.

“Itu lah yang kemudian oleh teman-teman kami baca dari luar tapi kami komunikasi juga dengan teman-teman KPK, itu suasanya setelah UU baru, suasana yang sungguh tidak enak,” sambung Busyro.

BACA JUGA: Seorang Polwan Tewas Ditabrak Mobil, Diduga Disopiri Oknum Pejabat Dalam Kondisi Mabuk 

Kemudian, gejala kedua yang memicu keluarnya pegawai KPK yaitu terkait seleksi pimpinan KPK. Menurut Busyro banyak intrik yang menyertai proses seleksi pimpinan lembaga antirasuah itu.

“Kedua diikuti dengan seleksi pimpinan KPK yang didahului dengan permainan isu seperti operasi intelijen, misalnya KPK sarang taliban itu, kemudian seleksi pimpinan KPK melibatkan BNPT tentang radikalisasi itu,” papar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM itu.

Busyro menyebut hal itu menunjukkan istana berusaha mempolitisasi KPK. Sehingga menurutnya wajar jika pegawai KPK mulai gerah dan akhirnya keluar.

“Yang dipolitisasi (istana) adalah lembaga negara sendiri, aneh kan itu. Nah itu mesti dibaca oleh semua pihak termasuk teman di dalam (KPK). Jadi kalau yang di dalam itu kemudian gerah, itu sangat wajar,” ucapnya.

BACA JUGA: Pria Mengamuk di Jalanan Lhokseumawe, Serang Warga Pakai Parang, Avanza dan Brio Ikut Dirusak

Ketiga, perubahan status kepegawaian KPK yang menjadi ASN juga menimbulkan masalah. Baginya, sistem kepegawaian ASN tidak menjamin KPK bisa independen lagi.

“Konsekuensi ASN kan berbeda dengan sistem pegawai (KPK) yang lama yang independen betul. Artinya profesionalnya terjamin, konflik interest-nya terkontrol. Tapi kalau ASN kan selalu direcoki oleh kepentingan-kepentingan politik dan bisnis,” paparnya.

Terakhir, Busyro menyinggung kehadiran jenderal kepolisian di tubuh KPK. Menurutnya, pimpinan KPK tak seharusnya dipegang oleh polisi ataupun jaksa.

“Era Firly ini kan terjadi kebijakan yang radikal. Maksudnya, berupa fakta penempatan jenderal yang sebagian Kombes tapi kalau sudah masuk KPK kan jadi Brigjen. Tidak lama lagi KPK ada 9 jenderal termasuk Firly,” sebutnya.

BACA JUGA: Niat Temui Suami, Ibu Muda yang Lagi Mandi Jadi Korban Nafsu Bejat Teman Suami

“Ini suasana struktural pimpinan kalau banyak jenderal polisi itu kita lalu membaca, polisi kan dan pendidikannya tidak cocok dengan KPK. Harusnya KPK dipimpin non-Polri dan kejaksaan, karena kejaksanaan DNA-nya untuk kejaksaan,” tambahnya.

Menurutnya, poin yang dia sampaikan itu merupakan langkah yang disusun secara sistematis untuk melemahkan KPK.

“Persis. Pelumpuhan KPK itu disempurnakan dengan empat tahap tadi,” ucapnya.

Kendati demikian, dia masih mengapresiasi sejumlah penyelidik dan penyidik KPK lama yang masih bertahan.

“Ada sejumlah penyelidik dan penyidik lama yang masih kuat bertahan itu bagus sekali dan itu masih banyak. Saya berharap teman-teman yang lama di dua posisi itu terutama itu supaya bisa terus bertahan,” harapnya.

BACA JUGA: Kelakuan Istri saat Suami di Penjara, Tengah Malam Pelesiran ke Rumah Pria Lain, Akhirnya Digerebek Warga 

Busyro menyebut harapan untuk mengembalikan marwah KPK dengan keputusan judicial review (JR) UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Dia pun menyesalkan banyaknya pegawai yang mundur karena tekanan-tekanan politis tersebut.

“Satu-satunya harapan tinggal menunggu keputusan MK. Kalau putusan MK itu hakim masih bisa diharapkan integritasnya lalu permohonan JR ke MK dikabulkan, baru ada harapan. Kalau tidak ya gerakan sipil terus menerus,” katanya.

“Saya pikir badai politik ini bisa berakhir. Saya juga menyesalkan situasi ini bukan alamiah tapi dibentuk oleh Istana dan DPR,” pungkasnya. (detik.com/*)

BACA ARTIKEL SELANJUTNYA: