Pansus DPRA Ungkap Ketimpangan Pembangunan Rumah Layak Huni Pemerintah Aceh

DotBerita | Meulaboh – Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengungkap indikasi persoalan pada pelaksanaan pembangunan sekitar 5.000 unit rumah layak huni tahun anggaran 2020.

Pansus menduga pembangunan rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin sarat kepentingan oknum sehingga tidak merata di setiap kabupaten/kota di Aceh.

“Hasil temuan pansus di Aceh Barat, hingga Juli 2020 ini, baru 20 unit dari total 120 unit rumah bantuan layak huni yang baru dibangun di daerah ini. Ini sangat memprihatinkan,” kata Anggota DPRA, Fuadri dikutip Antara di Meulaboh, Sabtu (11/7/2020).

Kondisi tersebut berbeda dengan pembangunan 4.000 unit rumah bantuan di sejumlah kabupaten/kota di wilayah pantai timur utara Aceh yang saat ini sebagian besarnya hampir rampung dikerjakan rekanan.

Kepada wartawan, Fuadri juga menyampaikan agar pejabat teknis Pemerintah Aceh yang membidangi pembangunan rumah layak huni dapat dievaluasi.

Selain itu menurutnya, pejabat yang tidak bisa bekerja hanya akan merugikan masyarakat sehingga tidak perlu dipertahankan. (*)

redaksi dbcom
Penulis yang membaca