Paripurna DPRA Setuju Interpelasi Nova Iriansyah

Persetujuan tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna DPRA yang digelar Kamis (10/9/2020).
Plt Gubernur Aceh Pertimbangkan Tambah dan Tidak Kunci Dana Bantuan RSUD
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah | Foto: Dok Pemprov Aceh

DotBerita | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) secara resmi menyetujui penggunaan hak bertanya atau interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Persetujuan tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna DPRA yang digelar Kamis (10/9/2020) malam.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin memimpin langsung paripurna ‘penyampaian dan persetujuan penggunaan hak interpelasi anggota DPR Aceh’ di Gedung Utama DPRA.

Usulan interpelasi diteken 58 anggota DPRA dari enam fraksi.

Pada awal persidangan, juru bicara inisiator Irpannusir menyampaikan dasar pemikiran pengajuan hak interpelasi.

Menurut Ketua Komisi II DPRA ini, hak interpelasi diajukan sedikitnya oleh 15 anggota dewan dan lebih dari satu fraksi. Usulan itu kemudian harus disetujui oleh setengah dari jumlah anggota DPRA yang hadir.

BACA JUGA: Demo Mahasiswa di DPRA: Plt Kita Melakukan Kezaliman

“Untuk itu, dalam rangka meminta keterangan terhadap beberapa kebijakan Pemerintah Aceh (Plt. Gubernur Aceh) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Maka DPR Aceh memandang perlu untuk menggunakan hak interpelasi,” kata Irpannusir dalam persidangan.

Irpannusir juga menyampaikan sembilan alasan sehingga munculnya hak interpelasi.

Dari sembilan alasan tersebut di antaranya terkait pelaksanaan tender sejumlah kegiatan APBA dan tata kelola dana refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 1,7 triliun sampai Rp 2,3 triliun terkait penanganan pandemi COVID-19.

Menurut pengusul interpelasi, pelaksanaan refocussing anggaran tersebut tidak disampaikan rincian kegiatan dan besaran anggaran kepada DPR Aceh.

BACA JUGA: Total 4.481 Kantong Darah Dikumpulkan ASN Pemerintah Aceh

“Di samping itu pergeseran anggaran yang begitu besar tersebut tidak diikuti dengan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA tahun Anggaran 2020,” jelas Irpannusir.

Irpan juga membacakan nama 58 orang anggota DPRA yang ikut meneken usulan interpelasi tersebut. Jumlah anggota DPR Aceh periode 2019-2024 sebanyak 81 orang.

Setelah Irpan selesai membaca laporan, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin lalu memberikan perwakilan fraksi untuk menyampaikan pendapat mereka.

Dahlan juga melayangkan persetujuan ke anggota dewan perihal pengusulan interpelasi tersebut.

“Setuju,” jawab anggota DPRA.

BACA JUGA: Kabar Duka, Satu Lagi Warga Aceh Barat Idap COVID-19 Meninggal

Sekadar informasi, usulan hak interpelasi ini diteken oleh enam dari sembilan fraksi di DPRA. Keenam fraksi tersebut yaitu fraksi Partai Aceh, Gerindra, PNA, PAN, PKS dan fraksi partai Golkar.

Sementara tiga fraksi yang tidak meneken yakni Fraksi Demokrat, PPP dan PKB-Partai Daerah Aceh (PDA). Meski demikian, seorang anggota DPRA dari fraksi PDA Wahyu Wahab Usman ikut meneken. (*)