Pengadilan di Jerman Putuskan Larangan Guru Perempuan Berjilbab Langgar Konstitusi

Pengadilan di Jerman Putuskan Pelarangan Guru Perempuan Berjilbab Langgar Konstitusi

DotBerita | Banda Aceh – Sebuah putusan lembaga pengadilan di Jerman menyatakan kebijakan yang melarang bagi guru perempuan mengenakan jilbab saat mengajar adalah tindakan yang melanggar konstitusi.

Putusan tersebut merupakan buah dari gugatan yang diajukan oleh seorang guru perempuan karena ditolak bekerja sebagai guru di sekolah negeri Berlin akibat mengenakan jilbab.

Melansir detikcom, Pengadilan Kerja Tingkat Federal di Erfurt pada Kamis (27/8/2020) kemarin menetapkan bahwa aturan di kota Berlin yang secara umum melarang guru perempuan mengenakan jilbab di depan kelas melanggar konstitusi.

Putusan ini menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya di tingkat yang lebih rendah, yang juga menyimpulkan hal yang sama.

Baca Juga:

Gugatan ke pengadilan diajukan oleh seorang guru perempuan yang ditolak bekerja sebagai guru di sekolah negeri Berlin karena mengenakan jilbab.

Negara bagian Berlin memiliki UU Netralitas yang mewajibkan lembaga pendidikan bersikap netral dalam hal keyakinan dan ideologi. Menurut UU tersebut, atribut keagamaan dilarang digunakan di ruang kelas.

Namun hakim menyatakan UU itu inkonstitusional. Pengadilan Kerja Tingkat Federal dalam putusannya menyebutkan, dengan aturan di Berlin itu maka penggugat telah “didiskriminasi karena agamanya,” dan hal itu jelas melanggar konstitusi Jerman.

Gugatan larangan berjilbab sampai ke tingkat pengadilan federal

Putusan terbaru

Putusan itu adalah yang terbaru dari sengketa hukum panjang antara seorang guru perempuan muslim yang dilarang mengajar di kota Berlin karena mengenakan jilbab.

Saat mengajukan lamaran sebagai guru, setelah wawancara kerja dia diberitahu bahwa dia tidak akan diizinkan mengajar di Berlin karena ada UU Netralitas, yang melarang pegawai negeri di Berlin mengenakan pakaian atau pelengkap pakaian yang menjadi simbol keagamaan.

Guru perempuan itu lalu menggugat pemerintah Berlin ke pengadilan tenaga kerja tingkat negara bagian Berlin-Brandenburg.

Pengadilan Kerja kemudian memutuskan bahwa larangan berjilbab tidak bisa diberlakukan secara umum. Larangan itu disebutkan hanya bisa diberlakukan dalam situasi khusus yang mengganggu kegiatan pembelajaran, misalnya “jika ada ancaman perdamaian” di sekolah.

Pada November 2018, pengadilan kerja Berlin-Brandenburg memerintahkan kota Berlin untuk membayar kompensasi senillai 5.159 euro kepada penggugat karena lamarannya ditolak.

Baca Juga:

Namun pemerintah kota Berlin tidak menerima putusan itu dan mengajukan banding sampai ke pengadilan federal. Ternyata pengadilan federal menguatkan keputusan pengadilan di tingkat bawah.

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman

Mengacu Mahkamah Konstitusi

Kedua pengadilan dalam putusannya mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman dari tahun 2015, yang menetapkan bahwa larangan berjilbab secara umum di sekolah negeri adalah ilegal.

Di sisi lain, beberapa anggota senat di Berlin sekarang mendesak agar UU Netralitas diganti secepatnya.

Senator Kehakiman Berlin Dirk Behrendt menulis lewat Twitter, bahwa “dalam masyarakat multi-agama, yang penting adalah apa yang ada dalam benak seseorang, bukan apa yang ada di atas kepalanya”.

Sementara itu, Kepala Kantor Anti-Diskriminasi Federal Bernhard Franke juga menyatakan menyambut putusan itu dan juga menyerukan agar UU Netralitas segera direvisi untuk menghindari sengketa hukum serupa di masa depan. (*)


Baca selanjutnya: