Pengangkatan Dua Jenderal Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan Disorot

Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus diangkat menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan.
Pengangkatan Dua Jenderal Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan Disorot
Pengangkatan Dua Jenderal Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan Disorot. | Foto ilustrasi Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, foto diambil sebelum pandemi COVID-19. - Foto: Biro Pers Setpres

Pengangkatan Dua Jenderal Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan Disorot

DotBerita | Jakarta – Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus diangkat menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan. Kebijakan itu pun mendapat sorotan dari pegiat HAM karena dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintahan Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) mengkritik keputusan mengangkat dua mantan anggota Tim Mawar untuk menjadi anak buah Prabowo. Janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu ikut kena sorot. Demikian dilansir dari detikcom.

BACA JUGA: Mabuk dan Tak Miliki SIM, Ini Sosok Pejabat yang Tabrak Polwan Hingga Tewas

Kelompok itu adalah organisasi non-pemerintah lintas negara, Amnesty International. Kelompok ini keberatan dengan dua mantan anggota Tim Mawar yang diangkat menjadi anak buah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dua eks Tim Mawar itu adalah Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus. Brigjen Dadang diangkat jadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, sedangkan Brigjen TNI Yulius ditunjuk jadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

Pengangkatan keduanya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Keppres itu diteken Presiden Jokowi pada 23 September 2020.

BACA JUGA: Terlibat Jaringan Sabu Lintas Provinsi, Dua Mahasiswi Asal Bireuen Diamankan 

Sebagaimana diketahui, Tim Mawar adalah kelompok yang dikabarkan menculik para aktivis di era reformasi. Ada 11 personel Tim Mawar yang diadili secara militer.

Berdasarkan putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 yang ditampilkan di situs Kontras, Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus termasuk 2 dari 11 anggota tim mawar yang dijatuhi hukuman.

“Dengan langkah Menhan tersebut, Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, JUmat (25/9).

Dia menyoroti pemerintah telah memberikan jabatan kepada orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kejahatan HAM masa lalu. Dia menyebut pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM harusnya tidak diberi jabatan.

BACA JUGA: Mundur Massal 37 Pegawai KPK, Mantan Pimpinan Ungkap 4 Gejala Masalah Ini 

“Amnesty menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu diselidiki secara menyeluruh, diselesaikan sepenuhnya sesuai keadilan hukum, dan korban hilang dijelaskan nasib dan keberadaannya, serta diberi ganti rugi yang efektif,” katanya.

Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan penjelasan. Pergantian pejabat tersebut guna penyegaran organisasi. Diangkatnya Brigjen Dadang dan Brigjen Yulius menjadi anak buah Prabowo adalah hal yang lumrah.

“Pergantian tersebut hal biasa, dalam rangka penyegaran organisasi Kemhan dan tour of duty,” kata Dahnil saat dihubungi, Jumat (25/9).

Tour of duty biasa diartikan sebagai pindah pekerjaan. Cambridge Dictionary menjelaskan tour of duty adalah satu periode waktu yang diisi seorang tentara untuk bekerja di luar negeri. MacMillan Dictionary menjelaskan tour of duty adalah kurun yang digunakan tentara atau aparat pemerintah untuk bekerja di suatu tempat. Collins Dictionary menuliskan tour of duty bagi seorang tentara adalah periode waktu untuk bertugas di tempat tertentu seperti medan perang.

BACA JUGA: Janda Muda Ungkap Kisah Terlarang dengan Pejabat Pemprov Sumut, Pernah Gituan di Mobil Hingga Lapor Polisi

Gara-gara tour of duty, janji Jokowi soal penuntasan kasus HAM masa lalu disorot Amnesty International Indonesia. Janji Jokowi termuat dalam Nawacita yang digaungkan sejak Pilpres 2014, saat Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK).

Poin soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM termuat dalam Nawacita Jokowi-JK: 9 Program Perubahan untuk Indonesia, nomor 1 poin ke-9.

“Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM pada masa lalu,” demikian bunyinya.

BACA JUGA: Perang’ Dua Istri Irwandi Yusuf: Disebut Darwati Sudah Ditalak, Steffy Balas Begini 

Namun saat era kampanye Pilpres 2019, Jokowi mengakui masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM menjadi bebannya. Dia mengakui itu adalah tugas yang sulit.

“Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu, tak mudah menyelesaikannya. Masalah pembuktian dan waktu terlalu jauh. Harusnya ini selesai setelah itu terjadi,” kata Jokowi dalam debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, 17 Januari 2019. (*)

BACA ARTIKEL SELANJUTNYA: