Polri Akan Tindak Pelanggar Protokol Cegah COVID-19

“Suka tidak suka akan kita lakukan, walaupun kita paham bahwa penegakan ini adalah ultimum remedium,"
Polisi Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan
Komjen Gatot Eddy Pramono. | Foto Div Humas Mabes Polri

Polri Akan Tindak Pelanggar Protokol Cegah COVID-19

DotBerita | Jakarta – Jajaran Polri menyatakan akan melakukan tindakan hukum tegas terhadap para pelanggar protokol kesehatan. Upaya Polri ini sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan polisi telah melaksanakan Operasi Yustisi untuk menegakkan disiplin protokol COVID-19.

Namun, jika memang operasi itu dinilai belum efektif, polisi akan menerapkan hukum sesuai ketentuan UU.

“Kalau tindakan-tindakan dalam Operasi Yustisi seperti pemberian hukuman denda, kerja sosial, administrasi, pencabutan izin memang belum optimal dan belum mampu menguranginya, nanti kita akan mengambil langkah yang lebih tegas yaitu menggunakan UU,” kata Gatot dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk ‘Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia’, Sabtu (12/9/2020).

BACA JUGA: Ternyata 10 Negara Ini Aman dari Bahaya Corona, Indonesia di Posisi Berapa?

Wakapolri menyebut, apabila sudah diingatkan beberapa kali tetapi tetap melakukan pelanggaran, maka pihaknya akan melakukan penerapan UU.

“Suka tidak suka akan kita lakukan, walaupun kita paham bahwa penegakan ini adalah ultimum remedium,” ujarnya.

Gatot menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud Md terkait penegakan hukum pelanggar protokol COVID-19.

“Tapi untuk mengurangi penularan ini kami harus lakukan untuk itu dan kita laporkan ke Kapolri untuk ini dan dia sudah menyampaikan dan sudah lapor ke Menko Polhukam untuk melakukan ini secara tegas dalam melakukan penegakan hukum atau pendisiplinan masyarakat,” ucap Gatot.

BACA JUGA: Ternyata 10 Negara Ini Aman dari Bahaya Corona, Indonesia di Posisi Berapa?

Langkah pertama, sebut Gatot, adalah pendisiplinan dengan penegakan Perda. Apabila tujuan pendisiplinan belum terwujud dan masih ada warga masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan maka polisi akan mengambil langkah menggunakan UU.

“Mudah-mudahan ini akan memberikan salah satu solusi yang bisa mengurangi penyebaran COVID-19,” terangnya.

Jenderal polisi bintang tiga ini mengatakan, ada beberapa UU yang bisa digunakan bagi warga yang tidak disiplin protokol COVID-19. Wakapolri menyebut, kepolisian sudah mulai menerapkan penegakan hukum ini.

“Banyak UU yang bisa digunakan seperti pasal-pasal dari KUHP UU pasal 212, 216, 218, UU karantina kesehatan, wabah penyakit, dan sebagainya. Kalau itu memang harus kita terapkan, kita akan terapkan, kita akan lebih tegas dalam penindakan hukum dan kita sudah melakukan itu,” ujar Gatot.

BACA JUGA: INFOGRAFIS: Ini 3 Vaksin Corona Buatan China yang Diincar RI

Di samping penegakan hukum, polisi juga terus mendorong adanya penegakan disiplin protokol COVID-19 berbasis komunitas. Diharapkan, hal ini bisa mengurangi penyebaran Corona yang menimbulkan klaster-klaster dari perkantoran hingga pasar.

“Kita terus akan melakukan secara masif membantu kesadaran kolektif melalui komunitas di mana pimpinan-pimpinannya, baik formal maupun informal, nanti menjadi agen-agen yang menjadi contoh dan tauladan yang memberikan disiplin kepada komunitasnya supaya terhindar dari penyebaran COVID-19,” jelas Gatot. (*)