Polri Rilis Penanganan Penyelewengan Bansos COVID-19, Polda Sumut Paling Banyak, Aceh Nihil Kasus

Polri rilis penanganan 102 kasus dugaan penyewengan bansos Covid yang ditangani di 20 Polda
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono. | IST

Polri Rilis Penanganan Penyelewengan Bansos COVID-19, Polda Sumut Paling Banyak, Aceh Nihil Kasus

DotBerita | Banda Aceh – Satuan Khusus Pengawasan Dana COVID–19 bentukan Polri mengungkap 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi virus corona di seluruh Indonesia.

Berdasarkan jumlah kasus yang ditangani, Polda Sumut tercatat paling banyak menangani dugaan penyelewenangan bansos Covid-19 sebanyak 38 kasus.

Sedangkan untuk Aceh, tidak ditemukan adanya kasus penyelewengan yang proses hukumnya ditangani polisi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono dalam keterangannya beberapa waktu lalu mengatakan, dari 102 kasus tersebut ditangani di 20 Polda.

“Data yang diterima, terdapat 102 kasus penyelewengan bantuan sosial. Kasus-kasus tersebut ditangani Satgassus di 20 Polda,” kata Brigjen Pol Awi Setiyono, Senin (27/7/2020).

Dari hasil penyelidikan, diketahui alasan penyalahgunaan bantuan sosial itu berupa pemotongan dana dan pembagian tidak merata.

Pemotongan dana sengaja dilakukan oknum perangkat desa dengan maksud pemerataan bagi mereka yang tidak menerima, namun terlebih dahulu diketahui dan disetujui penerima bantuan.

Motif lainnya, pemotongan dana dilakukan sebagai uang lelah, pengurangan timbangan paket sembako dan terakhir adalah tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima.

Dirincikan, dari total 102 kasus, 38 kasus di antaranya ditangani di Polda Sumut, Polda Jabar menangani 18 kasus, Polda Riau menangani tujuh kasus.

Kemudian Polda Jatim dan Polda Sulsel masing–masing empat kasus. Sementara Polda Sulteng, Polda NTT dan Polda Banten masing-masing menangani tiga kasus.

Polda Sumsel dan Polda Malut masing–masing menangani dua kasus.

Selanjutnya Polda Kalteng, Polda Kepri, Polda Sulbar, Polda Sumbar, Polda Kaltara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalbar dan Polda Papua masing–masing menangani satu kasus. (*)

redaksi dbcom
Penulis yang membaca