Presiden Soroti Tender di Akhir Tahun, LKPP: Kendala Ada di Perencanaan

Ilustrasi proyek pemerintah. Net

JAKARTA, (DotBeritaCom) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti banyaknya tender pekerjaan di lingkungan kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah yang dilakukan di akhir tahun.

Hal itu menurut Presiden adalah kesalahan lama yang masih terus berulang sehingga berdampak buruk terhadap kualitas fisik bangunan yang dikerjakan.

“Tiap tahun kita ulang-ulang terus kesalahan ini. Akhirnya apa? Kualitas pasti jelek, jembatan ambruk. Karena, yang gini-gini (bulan) November masih tender,” tegas Jokowi seperti dikutip viva, Selasa, 12 November 2019.

Menanggapi Presiden, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Ikak Gayuh Patriastomo, mengaku masih terdapat kendala di perencanaan, sehingga proses tender pengadaan masih mendominasi di tengah dan akhir tahun.

“Iya benar masih jadi tantangan. Pelan-pelan kita lagi coba geser ke awal tahun. Kendalanya di perencanaan di kelembagaan. Contohnya, anggaran sudah dialokasikan tapi belum tahu penggunaannya untuk apa. Lah, kalau isinya belum tahu bagaimana mau pengadaan? kata Ikak kepada VIVA, Selasa, 12 November 2019.

Ia pun mendorong kementerian/lembaga membuat perencanaan pengadaan yang baik, sehingga akan mendapat barang dan jasa yang bagus, biayanya lebih baik, serta waktu yang lebih cepat.

“Karena kalau diamati, perencanaan program dan kegiatan untuk 5 tahun ke depan itu mereka sudah ada. Ini kan rutin. Tapi menerjemahkan menjadi perencanaan pengadaan itu yang telat. Ada proses yang belum mampu mendorongnya dengan cepat sejak dari perencanaan program ke perencanaan pengadaan,” ungkapnya.

Sementara itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) juga melaporkan bahwa sistem pengadaan nasional telah memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp5.335 triliun dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Selain itu nilai transaksi melalui e-tendering sebesar Rp1.737,8 triliun dan e-purchasing sebesar Rp240,8 triliun. Sedangkan sisanya dilakukan melalui skema pengadaan yang belum terakomodir melalui sistem elektronik.

Dari nilai transaksi e-tendering, berhasil dibukukan optimalisasi anggaran pemerintah sebesar Rp177,9 triliun, yang dihitung dari selisih pagu dengan hasil tender. [Red/Viva]

redaksi dbcom
Penulis yang membaca