Rugikan Negara Rp6,5 Miliar, Pejabat PT KAI Tersangka Korupsi Pengadaan Sertifikat Tanah di Aceh Timur

Penyidik Polda Aceh juga melakukan penahanan terhadap salah satu pejabat perusahaan kereta api itu.
Rugikan Negara Rp6,5 Miliar, Pejabat PT KAI Tersangka Korupsi Pengadaan Sertifikat Tanah di Aceh Timur
Rugikan Negara Rp6,5 Miliar, Pejabat PT KAI Tersangka Korupsi Pengadaan Sertifikat Tanah di Aceh Timur

Rugikan Negara Rp6,5 Miliar, Pejabat PT KAI Tersangka Korupsi Pengadaan Sertifikat Tanah di Aceh Timur

DotBerita | Banda Aceh – Manajer Aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) berinisial RI oleh Polda Aceh ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sertifikat 301 bidang tanah di kabupaten Aceh Timur. Penyidik Polda Aceh juga melakukan penahanan terhadap salah satu pejabat perusahaan kereta api itu.

Polda Aceh menyebut dalam program pengadaan sertifikat tanah milik PT KAI yang anggarannya sebesar Rp8,2 miliar ini, negara diduga mengalami kerugian hingga mencapai Rp6,5 miliar.

Selain menetapkan tersangka, polisi turut menyita uang tunai dengan jumlah Rp1,8 miliar dari rekening RI.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Ery Apriyono dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020), mengatakan penetapan RI sebagai tersangka setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti.

“Selain menetapkan sebagai tersangka, penyidik juga menahan RI serta barang bukti berupa uang tunai Rp1,8 miliar dari rekening tersangka,” kata Kombes Pol Ery Apriyono.

Pihaknya juga mengantongi tiga nama calon tersangka lainnya. Ketiganya merupakan pegawai PT KAI berinisial MAP, S, dan IOZ.

” Penetapan mereka calon tersangka tergantung perkembangan penyidikan. Terkait penahanan, akan dilakukan setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kombes Pol Ery Apriyono.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi aset PT KAI ini dilakukan Polda Aceh sejak 2019 lalu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Kombes Pol Margiyanta mengatakan kasus dugaan korupsi aset meliputi pelaksanaan sertifikat tanah milik PT KAI Subdivre I Aceh.

Total pengadaannya meliputi Aceh Timur dengan wilayah mulai Bireum Bayem hingga Madat.

Margiyanta juga menyebut pelaksanaan pengadaan sertifikat tersebut meliputi 301 bidang tanah dengan nilai kontrak Rp8,2 miliar, yang pelaksanaannya mulai dari perencanaan hingga pembuatan sertifikat.

Dalam pelaksanaannnya, jelas perwira menengah ini, pekerjaan tersebut diduga terjadi pengelembungan harga. Ssehingga negara mengalami kerugian mencapai Rp6,5 miliar.

Selain uang tunai, penyidik juga menyita barang bukti lainnya berupa satu unit komputer, dokumen serta buku tabungan.

“Penyidik juga sudah memeriksa 56 saksi termasuk ahli guna dimintai keterangan,” kata Kombes Pol Margiyanta. (*)