Setelah 15 Jam Diperiksa, Jaksa Pinangki Keluar Gedung Kejagung dengan Tangan Diborgol

Oknum jaksa itu keluar sekitar pukul 23.40 dengan tangan diborgol.
Setelah 15 Jam Diperiksa, Jaksa Pinangki Keluar Gedung Kejagung dengan Tangan Diborgol
Jaksa Pinangki keluar dengan tangan dibergol usai menjalani pemeriksaan di Kejagung selama hampir 15 jam, Rabu (9/9/2020). | Foto: CNN Indonesia/Michael Josua Stefanus

Setelah 15 Jam Diperiksa, Jaksa Pinangki Keluar Gedung Kejagung dengan Tangan Diborgol

DotBerita | Jakarta – Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Pinangki Sirna Malasari menjalani pemeriksaan sekitar 15 jam di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (9/9/2020). Oknum jaksa itu keluar sekitar pukul 23.40 dengan tangan diborgol.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Jaksa Pinangki Sirna Malasari diperiksa penyidik sejak 09.30 WIB dan baru keluar dari Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, sekitar pukul 23.40 WIB.

Ia dicecar 20 pertanyaan terkait pencucian uang dalam kasus Djoko Tjandra.

Saat keluar gedung, Pinangki bungkam dan tidak menjawab satupun pertanyaan awak media.

BACA JUGA: Akhirnya Oknum Jaksa Cantik Ini Tampak Pakai Rompi Pink, Fotonya Beredar

Dengan mengenakan masker dan kerudung, Pinangki hanya terdiam dan berjalan menuju mobil tahanan.

Dia digiring oleh penyidik kejaksaan dengan mengenakan rompi pink milik tahanan pidana khusus Kejaksaan Agung dengan tangan diborgol.

Menurut kuasa hukum Pinangki, Jefri Moses, kliennya diperiksa untuk melengkapi berkas perkara, terutama soal sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang juga disematkan kepada tersangka.

“Pemeriksaan lanjutan saja oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait TPPUnya,” kata Jefri kepada wartawan di lokasi. 

BACA JUGA: Terungkap Mantan Petinggi Kejagung 2 Kali Telepon Djoko Tjandra 

Jefri mengatakan bahwa Pinangki dicecar sekitar 20 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan itu, kata dia, untuk mendetailkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik sebelumnya. 

Terpisah, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk mendalami sangkaan pencucian uang kepada Pinangki. 

“Yang jelas ini masih pendalaman TPPUnya. Tadi Pak Rahmat (teman Pinangki) dan Pinangki juga diperiksa,” kata Febrie. 

BACA JUGA: Kabar Terbaru Jaksa Pinangki, Ada soal Mobil Semiliar Lebih Ini

Selain itu, penyidik juga memeriksa teman dekat Pinangki dari pihak swasta bernama Rahmat dan Kepala Cabang PT Astra International, Christian Dylan. Pegawai BCA Cabang Pembantu Jalan Panjang, Gunito Wicaksono, juga turut diperiksa.

Penyidik juga memeriksa empat saksi lainnya, yakni Sales PT Astra International/BMW Cabang Cilandak, Yenny Praptiwi; Agent Broker Apartemen Pakubuwono, Ronald Halim; dan pegawai Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Panjang, Matius Rene Santoso.

Ada pula Agen Broker Apartemen Essence, Shinta Kurstatin.

BACA JUGA: Ini Pria Pelaku Pencabulan Ponakan 11 Tahun yang Ditangkap Polisi 

Tawar proposal ke Djoko Tjandra

Kasus ini bermula saat jaksa Pinangki menawarkan proposal untuk pengurusan fatwa MA kepada Djoko Tjandra saat masih berstatus buronan.

Fatwa itu diduga dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan agar Djoktjan tidak dieksekusi atas kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.

Pinangki diduga mendapat uang senilai Rp7 miliar untuk mengurus fatwa tersebut. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa Pinangki dibantu oleh eks politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya, untuk mengajukan proposal itu.

BACA JUGA: Usai Dibebaskan Polisi, Vernita Syabilla: Manusia Tidak Ada yang Sempurna 

Andi disebut menjadi perantara suap antara Djoko Tjandra dengan Pinangki. Kini, ketiganya telah menjadi tersangka.

Kasus yang menjerat Pinangki sudah masuk ke Tahap I. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, menyatakan berkas perkara telah diserahkan ke penuntut umum.

BACA JUGA: Kaget Mobil Goyang-goyang, Warga Temukan Sepasang Pelaku Mesum, Ada yang Setengah Bugil

Menurut Kapuspenkum, jaksa peneliti memiliki waktu 7 hari untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum menentukan langkah selanjutnya. (*)