Ternyata MA Batalkan Keputusan KPU yang Jadi Dasar Hukum Kemenangan Jokowi, Putusan Baru Dirilis

DotBerita | Jakarta – Mahkamah Agung (MA) baru mengunggah hasil putusan atas gugatan sengketa Pilpres yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan.

Gawatnya, putusan MA itu membatalkan Peraturan KPU yang menjadi dasar kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 lalu.

Menurut wartawan senior Indonesia Hersubeno Arief yang mengurai kejanggalan itu dalam channel YouTube Hersubeno Point, MA baru saja mengunggah putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

“Dasar hukum penetapan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dibatalkan. Peraturan KPU itu bertentangan dengan UU Pemilu No 17 Tahun 2019. Apa konskuensi hukum keputusan MA itu?” sebut Hersubeno Arief, Selasa (7/7/2020).

Objek gugatan yang dilayangkan Rachmawati dan kawan-kawan adalah Peraturan KPU 5/2019 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Gugatan ini didaftarkan pada 14 mei 2019, sementara putusan KPU tentang pemenang pilpres adalah Joko Widodo-Maruf Amin ditetapkan pada 21 Mei 2019.

Secara khusus objek gugatan mengerucut pada pasal 3 ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang pilpres saat peserta pilpres hanya dua pasangan saja.

Peraturan itu sendiri digugat karena dinilai bertentangan dengan UU Nomot 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam menetapkan pemenang pilpres yang hanya diikuti 2 pasangan calon.

Berikut isi putusa yang baru diunggah di laman MA pada 3 Juli 2020 lalu:

1.  Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, 2. ASRIL HAMZAH TANJUNG, 3. DAHLIA, 4. RISTIYANTO, 5. MUHAMMAD SYAMSUL, 6. PUTUT TRIYADI WIBOWO, 6.EKO SANTJOJO, 7. HASBIL MUSTAQIM LUBIS untuk sebagian;

2. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (*)

redaksi dbcom
Penulis yang membaca