Terpidana dan Buron, Proses Hukum Djoko Tjandra akan Ditangani Jaksa dan Polisi Sekaligus

Polisi dan jaksa akan proses Djoko Tjandra sekaligus
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo | Foto: Yogi Ernes/detikcom

Terpidana dan Buron, Proses Hukum Djoko Tjandra akan Ditangani Jaksa dan Polisi Sekaligus

DotBerita | Jakarta – Buron terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra bakal diproses oleh dua lembaga penegak hukum sekaligus.

Melansir detikcom, status hukum Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai terpidana akan diproses oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Namun di sisi lain, Bareskrim Polri menyatakan juga akan memproses hukum Djoko Tjandra.

“Sedangkan proses untuk Djoko Tjandra sendiri tentunya ada proses di kejaksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti,” kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo di Bareskrim Polri, dikutip Kompas Kamis (30/7/2020) malam.

Secara hukum, kata Sigit, Djoko Tjandra seharusnya dieksekusi jaksa. Sementara untuk proses hukum di Polri bagi Djoko Tjandra, Komjen Sigit mengatakan akan menindaklanjutinya.

“Namun demikian, di kepolisian tentunya ada proses hukum tersendiri,” imbuh Sigit.

Buronan sejak 2009 Djoko Tjandra sebelumnya ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Sigit mengatakan penangkapan Djoko Tjandra atas kerja sama police to police dengan Polisi Diraja Malaysia.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan pengacara Djoko Tjandra atas nama Anita Kolopaking sebagai tersangka karena dinilai berperan melicinkan pelarian kliennya. Anita juga dinilai telah menggunakan surat palsu atau memalsukan surat perjalanan bersama terpidana kasus Bank Bali itu.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, pasal yang diterapkan kepada Anita kolopaking adalah Pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati jika di pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pengacara Djoko Tjandra itu juga dikenakan Pasal 223 KUHP.

“Yaitu barangsiapa dengan melepas atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas keputusan atau ketetapan hakim, pasal ini yang dipersangkakan,” kata Irjen Pol Argo Yuwono. (*)

redaksi dbcom
Penulis yang membaca