Update Terbaru Kasus Jaksa Pinangki: Ada Sosok DK, Begini Penjelasan Kejagung

Sosok DK sebelumnya pernah disebut Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.
Update Terbaru Kasus Jaksa Pinangki: Ada Sosok DK, Begini Penjelasan Kejagung
Jaksa Pinangki Sirna Malasari usai diperiksa 11 jam oleh Kejagung. | Foto: Tiara/detikcom

Update Terbaru Kasus Jaksa Pinangki: Ada Sosok DK, Begini Penjelasan Kejagung

DotBerita | Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap sosok yang diduga ikut membantu aksi jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam pengurusan fatwa Djoko Tjandra. Sosok itu berinisial DK, namun hingga kini keberadaannya belum ditemukan.

Sosok DK sebelumnya pernah disebut Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

DK merupakan salah satu di antara lima inisial, yakni T, BR, HA, dan SHD, yang oleh Boyamin diduga terkait dengan aksi oknum jaksa Pinangki dalam pengurusan mengurus fatwa bebas Djoko Tjandra dari Mahkamah Agung. 

Dilansir dari Republika.co.id, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik JAM Pidsus) Kejaksan Agung (Kejakgung) Febrie Adriansyah mengonfirmasi beberapa inisial yang disebut-sebut ikut membantu tersangka jaksa Pinangki Sirna Malasari mengurus fatwa untuk terpidana Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA).

BACA JUGA: Fakta Terbaru Jaksa Pinangki: Transfer Uang Puluhan Juta ke Anak Pensiunan Jenderal Polisi

Febrie mengatakan, ada penelusuran informasi yang dilakukan para penyidiknya terkait inisial DK.

DK, menurut Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), satu di antara lima inisial yang diduga terkait dengan upaya tersangka Pinangki, bersama tersangka Anita Dewi Kolopaking, membantu Djoko Tjandra mendapatkan fatwa bebas dari MA atas putusan MA 2009. Empat inisial lainnya, yakni T, BR, HA, dan SHD. 

Ada dugaan inisial-inisial tersebut, diduga dari kalangan pemutus perkara di pengadilan atau mahkamah.

“Yang lain (T, BR, HA, dan SHD), belum ada. Baru DK, yang sedang kita cari,” ujar Febrie saat ditemui di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejakgung, Jakarta, pada Jumat (11/9). 

BACA JUGA: Kabar Jaksa Pinangki Operasi Hidung di Amerika, Ternyata Segini Lho Biayanya

Namun Febrie, masih irit lidah tentang proses penelusuran di penyidikannya terkait inisial DK tersebut.

“Justeru kita sedang cari dia. (Tetapi) belum dapat,” ujar Febrie menambahkan. 

Ditanya apakah DK, dan inisial lain tersebut ada kaitannya dengan dugaan komunikasi tersangka Pinangki, dengan salah satu ketua kamar hukum di MA untuk pengurusan fatwa MA Djoko Tjandra, Febrie pun belum berani berspekulasi.

“Belum ada fakta itu,” kata Febrie.

Uang panjar Rp7,5 miliar

Jaksa Pinangki, ditetapkan sebagai tersangka terkait pemberian suap, dan gratifikasi sebagai imbalan mengurus fatwa bebas MA untuk terpidana Djoko Tjandra.

BACA JUGA: Terungkap Mantan Petinggi Kejagung 2 Kali Telepon Djoko Tjandra

Uang panjar yang diberikan Djoko Tjandra untuk misi bebas tersebut, diterima Pinangki, sebesar 500 ribu dolar AS, atau setara Rp 7,5 miliar.

Pemberian uang haram tersebut, dilakukan lewat perantara politikus Nasdem, Andi Irfan Jaya yang juga sudah ditetapkan tersangka. 

Terkait fatwa tersebut, sebetulnya menyangkut vonis MA 2009. Waktu itu, MA menghukum Djoko Tjandra dua tahun penjara terkait kasus korupsi hak tagih utang Bank Bali 1999.

Namun Kejaksaan tak dapat mengeksekusi putusan MA 2009, lantaran Djoko Tjandra berhasil kabur ke luar negeri.

BACA JUGA: 59 Negara Lockdown Indonesia Gegara Tak Percaya Penanganan COVID-19, Begini Kritik Hidayat Nurwahid 

Pada November 2019, seorang pengusaha Rahmat, dikatakan memperkenalkan Pinangki kepada Djoko Tjandra. 

Perkenalan tersebut, menghasilkan permufakatan jahat untuk membebaskan Djoko Tjandra dari vonis MA 2009, lewat pengurusan fatwa bebas di MA.

Periode Mei-Juni 2020, Djoko Tjandra terdeteksi berada di Indonesia untuk mengurus Peninjauan Kembali (PK) atas vonis MA 2009.

Djoko Tjandra menggandeng pengacara Anita Kolopaking, yang dikenalkan oleh Pinangki. PK di PN Jakarta Selatan (Jaksel), berakhir dengan penolakan hakim untuk meneruskan berkas ke MA.

BACA JUGA: Begini Tumpukan Uang Rp56 Miliar Hasil Kejahatan COVID-19

Terkait dengan fatwa MA dalam skandal Djoko ini, Ketua Muda MA Bidang Pengawasan, Andi Samsan Nganro menegaskan, institusinya tak pernah tahu adanya pengajuan fatwa hukum yang terkait pembebasan terpidana korupsi hak tagih Bank Bali 1999 tersebut. 

“Kami (MA) baru tahu dari berita di media,” kata Andi lewat pesan singkatnya kepada Republika

Andi meminta agar pihak manapun yang menuding adanya peran para hakim, maupun pejabat MA dalam upaya penerbitan fatwa hukum Djoko, agar memastikan kebenaran tudingan tersebut.

“Pastikan dulu, apakah memang pihak Djoko Tjandra, sudah (pernah) mengajukannya (fatwa MA),” kata Andi. 

Adapun peran tersangka Pinangki yang dikatakan melakukan upaya fatwa MA untuk terpidana Djoko, Andi menegaskan tak mau berspekulasi. 

BACA JUGA: Heboh Pembuatan KTP Buronan Kakap RI, Ternyata Disebut Punya ‘Surat Jalan’ Sebuah Instansi

Sebab kata Andi, tak ada dalam basis catatan MA, tentang adanya permohonan, maupun permintaan dari pihak manapun, terkait dengan fatwa hukum bebas Djoko Tjandra.

“Kami belum tahu urusan permohonan fatwa hukum ke MA terkait terpidana Djoko S. Tjandra itu. Untuk itu kami tidak perlu menanggapi (dugaan) itu,” sambung Andi. (*)